Cari Blog Ini

Kamis, 28 Maret 2024

Bertemu Kader Ansor, Menag Dorong Kader Terus Tingkatkan Kapasitas

 

Jakarta (Kemenag) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong seluruh pengurus dan kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk terus membangun kapasitas. Hal tersebut disampaikan Gus Men sapaan akrab Menag saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan Silaturahmi Keluarga Besar GP Ansor di Jakarta.

Tampak hadir selain Ketum GP Ansor Addin Jauharuddin, Staf Khusus Menag Moh. Nuruzzaman, Wibowo Prasetyo, Adung Abdul Rochman dan jajaran pengurus serta kader Ansor.

“Kita dipenuhi berkah dalam berorganisasi, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kita harus terus berjuang membangun kapasitas , tidak saja kita mengandalkan berkah tanpa kapasitas kita tidak kita pompa. Di organsiasi ini, kesempaan kita belajar mengasah kemampuan dan kapasitas kita agar ketika suatu saat ladang perjuangan yang besar memanggil, kita akan siap,” ujar Gus Men, Kamis (28/03/2024) malam.

“Kapasitas harus ditingkatkan, supaya takdir yang lebih baik akan datang menjemput kita di depan nanti. Belajar terus tidak boleh berhenti belajar berorganisasi, bagaimana belajar ria’ayatul ummah yang baik , belajar membangun jejaring, bersinergi dengan kelompok lain itu harus terus dipelajari. Tidak boleh merasa cukup dengan apa kita dapatkan sekarang,” lanjut Gus Men yang juga mantan Ketua Umum GP Ansor.

Selanjutnya, tandas Gus Men, bila kita mau menempa diri, meningkatkan kapasitas, maka harus melangkah pada step berikutnya yaitu menetapkan target-target. “Apa target kita dalam berorganisiasi, harus punya. Tidak bisa kita berorganisasi tanpa memiliki target yang jelas, kalau hanya mengikuti arus, itu tidak bisa,” tandasnya.

“Saudara Ketum ini harus memiliki target, organisasi ini mau di bawa ke mana dan menjadi warna apa. Kapasitas dibangun target dibuat,” sambungnya.

Kalau tidak memiliki target, Gus Men kembali menandaskan, Ansor ini hanya akan dimanfaatkan pihak-pihak lain. “Saya punya fakta, di mana kehadiran Ansor kuat, maka identitas simbolik Ansor itu digunakan sebagai keuntungan bagi kelompok lain,” ungkapnya .

Gus men mencontohkan, bila kehadiran Ansor kuat, tiba-tiba ada orang ingin jadi Bupati, lalu masuk ke Ansor supaya mengkapitalisir Ansor sebagai bagian kekuatan yang bersangkutan untuk menduduki jabatan Bupati.

“Kalau Ansor kuat tapi tidak punya tujuan, identitas keansoran kuat namun tidak memiliki tujuan organisasi yang jelas , maka jangan heran bila ada seseorang ingin jadi kader Ansor hanya ingin memanfaatkan kebesaran Ansor,” tegas Gus Men.

“Jangan rendah diri, tidak boleh Ansor dengan tujuh juta anggotanya rendah diri sehingga membutuhkan kehadiran orang lain yang tidak pernah merasakan tempaan beratnya menjadi kader GP Ansor,” pungkasnya.

 
 
 
Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/bertemu-kader-ansor-menag-dorong-kader-terus-tingkatkan-kapasitas-RXMxB

Baca Terusannya »»  

Ribuan Orang Ikuti “Jateng Bersholawat”, Nana : Ini Ikhtiar Ketuk Pintu Langit, Mohon Ampunan

 


SEMARANG – Kegiatan Jateng Bersholawat kembali digelar, Kamis (28/8/2024) malam. Kali ini, perhelatannya bersamaan dengan peringatan Nuzulul Qur’an digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ribuan orang Zahir Mania hadir dalam acara yang digelar selepas ibadah Salat Tarawih. Mereka duduk di halaman beralaskan spanduk, tikar dan sejenisnya. Tidak sedikit yang membawa beragam ukuran bendera bergambarkan para tokoh selawat, termasuk pengisi acara, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dan Habib Muhammad bin Farid Al Mutohar.

Dalam kesempatan itu, hadir Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana beserta istri Shinta Nana Sudjana, Sekda Jateng Sumarno, kepala OPD Pemprov Jateng, MUI, Forkopimda, dan lainnya.

Nana menyampaikan, Ramadan ini, diadakan peringatan Nuzulul Qur’an yang dikemas bersamaan dengan Jateng Bersholawat. Hal itu untuk menambah ketakwaan selama Ramadan.

“Momentum ini untuk menumbuhkan dan semangat kita dalam memahami Al-Qur’an, dan menjadikannya panduan untuk bersikap dan berperilaku. Dengan berselawat, kita berikhtiar mengetuk pintu langit, memohon ampunan agar musibah yang beberapa waktu lalu terjadi di Jateng, yaitu cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir, kita harapkan segera berlalu,” katanya.

Nana juga berdoa agar semua urusan bisa dimudahkan, dan pihaknya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia menuturkan, kegiatan Jateng Bersholawat telah digelar sejak 11 tahun lalu, yang diadakan di kabupaten dan kota.

“Ke depannya, Jateng Bersholawat terus dilaksanakan, dan akan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Nana mengajak masyarakat untuk bersinergi, bergotong royong, agar Jateng semakin maju. Jaga terus kondisivitas Jawa Tengah, jangan mudah terprovokasi, yang dapat memecah persatuan.

Ia juga menyinggung, Pemilu telah dilaksanakan, dan ke depan akan digelar Pilkada serentak pada 27 November 2024.

“Mari kita sukseskan Pilkada yang akan kita laksanakan, dan pentahapannya sudah mulai berjalan saat ini,” ujarnya.

Sementara Habib Ali Zainal Abidin mengatakan, kegiatan Jateng Bersholawat diharapkan akan mampu membawa provinsi ini semakin maju. Termasuk, yang kemarin mendapatkan musibah, akan segera pulih dan bangkit.

“Provinsi Jateng semoga lebih baik. Yang masih mendapat musibah banjir, semoga semua bisa pulih, (yang mengalami kerugian akibat bencana) mendapatkan ganti yang lebih baik oleh Allah SWT,” kata Habib Ali.

Sedangkan Habib Muhammad bin Farid Al Mutohar dalam tausiyahnya menyampaikan, dengan bacaan selawat, diharapkan akan mendapatkan berkah bagi masyarakat. Juga, masyarakat yang tengah diterpa musibah, bisa segera membaik.

 

 

Sumber : https://jatengprov.go.id/publik/ribuan-orang-ikuti-jateng-bersholawat-nana-ini-ikhtiar-ketuk-pintu-langit-mohon-ampunan/

Baca Terusannya »»  

Menparekraf Ajak Insan Parekraf Perkuat Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah pada Peringatan Nuzulul Quran

 

Jakarta, 28 Maret 2024 - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh insan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) khususnya umat Muslim untuk menjadikan momentum Nuzulul Quran dengan terus memperkuat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan).

Menparekraf Sandiaga saat memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Quran di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang berlangsung di Masjid Rihlatul Jannah, Jakarta, Kamis (28/3/2024) mengatakan Ramadhan merupakan petunjuk baru untuk menemukan jalan hidayah dari Allah SWT dan juga mendapatkan keberkahan.

Salah satu upaya agar bisa mendapatkan keberkahan adalah sebagaimana yang dikisahkan Nabi Musa AS ketika menginginkan hujan. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa sebab tidak diturunkannya hujan bagi umatnya ialah karena umatnya tidak menjaga kerukunan. 

"Kerukunan adalah kunci kita mendapat keberkahan. Oleh karena itu, untuk mendapat keberkahan kita harus memperkuat ukhuwah kita. Ukhuwah Islamiyah kita dan Ukhuwah Wathaniyah kita. Karena sebaik-baik kita adalah yang bisa memberikan manfaat. Dan manfaat besar bagi manusia lainnya adalah catatan amal jariyah di sisi Allah SWT," kata Menparekraf Sandiaga.

Momentum Nuzulul Quran tahun 2024 merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Masjid Rihlatul Jannah. Dimana sejak diresmikan pada 17 Juli 2023, Masjid Rihlatul Jannah Kemenparekraf telah digunakan sebagai sarana kegiatan yang positif.

"Jadi kita juga melihat keberkahan dari Masjid Rihlatul Jannah kita. Mudah-mudahan masjid kita ini terus digunakan untuk kebaikkan," kata Sandiaga.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga menyampaikan Kemenparekraf dalam waktu dekat akan meluncurkan program "Mudik Bareng" untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik sekaligus sebagai upaya mengurangi atau menghindari mudik dengan kendaraan roda dua.

"Kami menyediakan bus sebanyak kurang lebih 20 unit yang bekerja sama dengan MS Glow.  Namun kalau ada permintaan lebih kami bisa mengusahakan untuk menambah unit," terang Sandiaga.

Hadir mendampingi Menparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sekaligus Ketua BinRohis Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto; Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Neil El Himam; Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf/Baparekraf, Faisal; serta Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenparekraf/Baparekraf Nur Asia Uno. 



Sumber: : https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-ajak-insan-parekraf-perkuat-ukhuwah-islamiyah-dan-ukhuwah-wathaniyah-pada-peringatan-nuzulul-quran

Baca Terusannya »»  

Buka Puasa Bersama KORMI, Menpora Dito Ingin Adanya Kolaborasi untuk Kemajuan Olahraga Tradisional Indonesia

 


Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri acara  buka puasa dan silahturahmi Ramadhan 1445 Hijriah/2024 bersama  dengan Keluarga Besar Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) di Brasserie Patty, Pasific Place, Jend Sudirman, Jakarta,  Kamis (28/3). 

Setibanya di lokasi, Menpora Dito, disambut langsung oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro yang terlebih sudah tiba  dan Ketua KORMI Nasional Hayono Isman.

Kemudian Menpora Dito  didamping Hayono Isman dan Sesmenpora mendapat sambutan hangat dari jajaran pengurus KORMI. Setelah itu,  Menpora Dito menghampiri satu per satu pengurus KORMI dan menyalaminya.

Pertemuan dengan Keluarga Besar KORMI di mulai dengan ramah tamah. Dikatakan Menpora Dito bahwa momentum buka bersama di bulan ramadhan ini dapat meningkatkan silaturahmi.

"Momentum kebersamaan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan silaturahmi. Dan juga dapat meningkatkan kolaborasi untuk memajukan olahraga tradisional Indonesia," kata Menpora Dito.

Sementara itu, Hayono Isman mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menpora Dito yang didampingi Sesmenpora. 

"Terima kasih atas kehadiran Mas Menpora  bersama Sesmenpora. Buka puasa ini juga sebagai ajang silaturahmi di bulan Ramadan," jelasnya. Acara buka puasa bersama ini berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan kehangatan. 



Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/4818/buka-puasa-bersama-kormi-menpora-dito-ingin-adanya-kolaborasi-untuk-kemajuan-olahraga-tradisional-indonesia

Baca Terusannya »»  

Menag: Kebersamaan itu Penting

 



Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan anggota Kabinet Indonesia Maju berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Acara digelar bertepatan 17 Ramadan 1445 Hijriah. Ini merupakan buka puasa bersama yang digelar kembali di Istana setelah terakhir kali digelar pada 2019.

Wapres KH Ma'ruf Amin dalam tausiahnya menekankan pentingnya puasa sebagai latihan disiplin dan mengendalikan nafsu. Wapres juga mengingatkan akan hikmah dan keutamaan bulan Ramadan dalam konteks kebangsaan.

"Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri, apalagi habis pemilu. Kita harapkan hikmah puasa itu," ujar Wapres.

Selain itu, acara juga diisi dengan ceramah dari Gus Miftah yang juga sekaligus memimpin doa bersama. Sambil menunggu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan jajarannya berzikir dan berselawat.

Begitu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan para menteri langsung berbuka dengan hidangan takjil yang disediakan. Setelah itu, Presiden dan para menteri kemudian melaksanakan salat Maghrib berjemaah.

Sejumlah menteri pun menyampaikan kesannya dapat berbuka puasa bersama kembali di Istana setelah cukup lama tidak dilakukan karena pandemi.

“Hari ini Pak Presiden, Pak Wapres, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju berbuka puasa bersama untuk menunjukkan kepada publik bahwa kebersamaan itu penting dan bisa menjadi salah satu hikmah dari kita menjalani puasa Ramadan,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, merasa bersyukur dapat berbuka puasa bersama setelah masa pandemi, menyatakan momen ini sebagai waktu yang spesial dan reflektif, terutama pascapemilu dan di tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju.

"Ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet, jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya," ungkapnya.

Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kegembiraannya dapat berbuka bersama lagi secara fisik setelah pandemi. Ia berharap di sisa masa kabinet ini, semua bisa bekerja maksimal untuk masyarakat.

"Mudah-mudahan... kita bisa bekerja sampai akhir dengan sebaik-baiknya buat masyarakat," kata Menkes Budi, menekankan kembali pentingnya menjalin silaturahmi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri dan memperkuat solidaritas, terutama mengingat kondisi memprihatinkan di Gaza, Palestina.

"Mari kita gunakan Ramadan ini sekaligus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka lebih kuat dan agar penderitaan mereka segera berakhir. Jadi mari kita tingkatkan solidaritas antarsesama manusia di bulan Ramadan," kata Menlu Retno, mengingatkan akan kondisi mereka yang berpuasa dalam keadaan penuh cobaan.

 
 
 
 
Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/presiden-jokowi-gelar-buka-puasa-bersama-kabinet-indonesia-maju-menag-kebersamaan-itu-penting-Qs1G3
Baca Terusannya »»  

Bukber Bersama Presiden, Wapres Sampaikan Tausiah Tentang Hikmah Puasa

 


Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Kamis sore (28/03/2024), mengikuti acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Selain Wapres, para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga tampak hadir pada acara yang dimulai sejak pukul 17.00 WIB tersebut.

Pada kesempatan ini, Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) didaulat untuk menyampaikan tausiah. Mengawali tausiahnya, Wapres menerangkan bahwa syariat yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Qur’an pasti mengandung manfaat, maslahat, dan hikmah bagi umat manusia. Salah satunya, ibadah puasa di bulan Ramadan yang memiliki banyak hikmah bagi yang melaksanakannya.

“Puasa yang kita lakukan ini ada hikmah. Bukan hanya satu, tetapi banyak hikmahnya,” ungkap Wapres.

Salah satunya, sebut Wapres, puasa sebagai ajang melatih kejujuran dan kedisiplinan. Menurutnya, orang yang benar-benar berpuasa akan jujur dan disiplin menjaga puasanya hingga waktu berbuka tiba.

“Orang puasa itu kalau tidak jujur juga bisa. Masuk saja ke kamar mandi, minum. Selesai. Tapi kan orang puasa enggak mau. Jadi kalau mencari orang jujur ya orang puasa,” terangnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa hikmah ibadah puasa berikutnya adalah untuk melatih diri menahan hawa nafsu. Sebab, nafsu merupakan salah satu musuh terbesar manusia, yang bahkan memeranginya disebut sebagai jihad yang lebih besar dari berjuang di medan perang.

“Menahan nafsu, ini [hikmah] yang paling besar karena melawan nafsu itu perang sepanjang hayat. Makanya ketika pulang dari perang Badar, Nabi bilang, kita pulang dari perang kecil. Perang besar itu apa? Jihad memerangi hawa nafsu,” ungkapnya.

Menurut Wapres, kemampuan menahan hawa nafsu sangat penting bagi manusia, karena kecenderungan nafsu adalah mengarahkan kepada keburukan. Sebagai contoh, nafsu mendikte manusia untuk tidak pernah puas dalam hal apapun, layaknya anak kecil yang akan terus menyusu kepada ibunya apabila tidak disapih.

“Semua orang punya nafsu dan nafsu itu memerintahkan kejelekan, pasti membawa kejelekan. Nafsu apapun itu membawa kejelekan. Oleh karena itu harus dikendalikan,” tegasnya.

Untuk itu, dalam konteks kehidupan berbangsa, Wapres mengharapkan melalui puasa Ramadan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengendalikan diri.

“Nah saya kira mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri. Apalagi habis Pemilu ini. Kalau kurang bisa mengendalikan diri, ini bisa mengganggu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara bukber dengan Presiden di Istana Negara ini merupakan yang pertama dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, acara yang digelar tepat di malam 17 Ramadan (Malam Nuzulul Qur’an) ini menjadi momen spesial bagi para anggota Kabinet Indonesia Maju.

Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang merasa bersyukur dapat berbuka puasa bersama kembali setelah masa pandemi. Ia menyampaikan bahwa momen ini sebagai waktu yang spesial dan reflektif, terutama pascapemilu dan di tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju.

“Ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet, jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya,” ungkapnya dilansir dari website resmi Sekretariat Presiden.

Tampak duduk satu meja dengan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dan Menhan Prabowo Subianto. Selain para menteri, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta sejumlah wakil menteri. 




Sumber : https://www.wapresri.go.id/bukber-bersama-presiden-wapres-sampaikan-tausiah-tentang-hikmah-puasa/

Baca Terusannya »»  

Presiden Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Kabinet Indonesia Maju

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menggelar buka puasa bersama anggota Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/03/2024). Ini merupakan buka puasa bersama pertama yang dilaksanakan setelah pandemi COVID-19. Buka puasa bersama ini tampak dipenuhi suasana keakraban diselingi obrolan santai para anggota Kabinet Indonesia Maju.

Wapres Ma’ruf Amin dalam tausiahnya menekankan pentingnya puasa sebagai latihan disiplin dan kejujuran serta mengendalikan hawa nafsu.

“Yang paling besar hikmahnya itu, puasa itu kan menahan nafsu. Ini yang paling besar karena nafsu itu perang sepanjang hayat. Nafsu itu memerintahkan kejelekan, pasti membawa kejelekan, nafsu apapun itu. Oleh karena itu, harus dikendalikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres juga mengungkapkan keistimewaan puasa sebagai ibadah yang langsung mendapatkan balasan dari Allah Swt.

“Puasa yang kita lakukan ini ada hikmah, bukan satu, banyak hikmahnya. Karena itu, puasa itu ibadah spesial,” ujarnya.

Wapres pun berharap hikmah puasa dapat memberikan dampak yang baik bagi banga Indonesia.

“Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri, apalagi habis pemilu. Kita harapkan hikmah puasa itu,” tandasnya.

Selanjutnya, sambil menunggu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan jajarannya berzikir dan berselawat. Begitu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan para menteri langsung berbuka dengan hidangan takjil yang disediakan. Setelah itu, Presiden dan para menteri kemudian melaksanakan salat Maghrib berjemaah.

Sejumlah menteri pun menyampaikan kesannya dapat berbuka puasa bersama kembali di Istana setelah cukup lama tidak dilakukan karena pandemi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, merasa bersyukur dapat berbuka puasa bersama setelah masa pandemi, menyatakan momen ini sebagai waktu yang spesial dan reflektif, terutama pascapemilu dan di tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju.

“Ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet, jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya,” ungkapnya.

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kegembiraannya dapat berbuka bersama lagi secara fisik setelah pandemi. Ia berharap di sisa masa kabinet ini, semua bisa bekerja maksimal untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan… kita bisa bekerja sampai akhir dengan sebaik-baiknya buat masyarakat,” kata Menkes Budi, menekankan kembali pentingnya menjalin silaturahmi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengajak untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri dan memperkuat solidaritas, terutama mengingat kondisi memprihatinkan di Gaza, Palestina.

“Mari kita gunakan Ramadan ini sekaligus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka lebih kuat dan agar penderitaan mereka segera berakhir. Jadi mari kita tingkatkan solidaritas antarsesama manusia di bulan Ramadan,” kata Menlu Retno, mengingatkan akan kondisi mereka yang berpuasa dalam keadaan penuh cobaan. 



Sumber : https://setkab.go.id/presiden-jokowi-gelar-buka-puasa-bersama-kabinet-indonesia-maju/

Baca Terusannya »»  

Panglima TNI Hadiri Buka Puasa Bersama Dengan Presiden RI di Istana Negara

 

(Puspen TNI) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri buka puasa  bersama dengan Presiden RI Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, bertempat di Istana Negara, Kamis (28/3/2024).

Turut hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut yaitu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menparekraf Sandiaga Uno, Menpan RB Azwar Anas, Menpora Dito Ariotedjo, Seskab Pramono Anung, Mendag Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Mensesneg Pratikno, Menkop UKM Teten Masduki dan Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, serta undangan lainnya.  



Sumber : https://tni.mil.id/view-239162-panglima-tni-hadiri-buka-puasa-bersama-dengan-presiden-ri-di-istana-negara.html

Baca Terusannya »»  

Menhan Prabowo Hadir Bersama Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju

 

 

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri acara buka puasa bersama Ramadan 2024 yang digelar oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (28/3).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra juga turut menghadiri acara ini.

Menhan Prabowo terlihat duduk semeja dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Selain itu, tampak dalam momen hangat dan kebersamaan tersebut, Menhan Prabowo menggunakan baju koko putih dan peci hitam.

Acara buka puasa bersama Presiden RI ini diawali dengan pembacaan Al Quran, kemudian dilanjutkan dengan tausiyah oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan ceramah agama oleh Gus Miftah 



Sumber ; https://www.kemhan.go.id/2024/03/29/presiden-ri-gelar-acara-buka-puasa-bersama-menhan-prabowo-hadir-bersama-sejumlah-menteri-kabinet-indonesia-maju.html

Baca Terusannya »»  

Menpora Dito Ikut Buka Puasa Bersama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo ikut menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama para menteri kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/3) sore.  

Menpora Dito yang tiba sekitar 17.00 WIB dengan mengenakan baju batik langsung masuk ke istana untuk menhikuti acara buka puasa bersama dengan para menteri. Sejumlah menteri kabinet telah tiba di Istana Negara sejak pukul 16.45 WIB. Sembari menunggu Presiden Jokowi, para menteri tampak asyik berbincang.

Sementara itu, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memasuki Istana Negara pada pukul 17.13 WIB dan langsung menyalami para menteri. Keduanya lalu duduk satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto

Acara buka puasa bersama ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian, dilanjutkan tausyiah yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin.

Beberapa menteri yang hadir diantaranya Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menparekraf Sandiaga Uno.

Kemudian, ada Menpan RB Azwar Anas, Menpora Dito Ariotedjo, Seskab Pramono Anung, Mendag Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Mensesneg Pratikno, Menkop UKM Teten Masduki.

Tampak pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. 



Sumber : https://www.kemenpora.go.id/detail/4816/menpora-dito-ikut-buka-puasa-bersama-presiden-jokowi-dan-wapres-ma-ruf-amin-di-istana-negara

Baca Terusannya »»  

Menpora Dito Ingin Seluruh Stakeholder Olahraga Sinergi Terapkan Sport Science dan Sport Psikologi Menuju Olimpiade 2024 Paris

 

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, berharap persiapan antara Kemenpora, atlet dan federasi Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris diintensifkan. Menpora Dito juga ingin federasi dan atlet menerapkan penggunaan sport science hingga sport psikologi. 

"Untuk persiapan Olimpiade Paris 2024 ini, kita intensifkan koordinasi antara Kemenpora, KOI dan federasi. Kemudian mewajibkan semua cabor dan atletnya itu kita sudah pantau dengan menggunakan sport science hingga sport psikologi," kata Menpora Dito usai menghadiri Bukber KOI di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).

"Jadi, untuk sekarang ini benar-benar kita pantau secara komprehensif dari datanya dan semua relatif tidak ada lagi atlet yang berlatih secara konservatif atau klasik melainkan sudah melibatkan penggunaan teknologi," jelas Menpora Dito pada acara yang mengangkat tema '72 Tahun Menjaga Merah Putih'.

Menpora Dito menilai koordinasi dan kombinasi yang baik akan memberikan dampak positif, motivasi dan semangat tersendiri bagi atlet sehingga kepercayaan diri meningkat untuk mengharumkan nama Indonesia di level dunia.

"Untuk olimpiade ini kita sudah banyak kirim atlet berlatih di luar dan menggunakan pelatih dan pakar asing dan lokal untuk pembandingnya. Jadi, ada kombinasi dan semua dikelola dan dipantau antara Kemenpora, NOC dan cabor," ujar Menpora Dito didampingi Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono.

"Jadi, saya rasa kita akan lihat uji cobanya dengan turun langsung, kalau bisa semua atlet kita secara personal kita sentuh secara personal. Ini cara kita memberikan energi sebagai motivasi dan kepercayaan mereka," papar Menpora Dito.

Menteri termuda di Kabinet Presiden Jokowi ini tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada seluruh cabor menuju Olimpiade 2024 Paris. Ia berharap prestasi yang membanggakan akan lahir sebagai hadiah di Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya selalu berikan dorongan, support dan dukungan kepada seluruh cabor dan atlet karena saya berharap ini menjadi olimpiade bersejarah. Kami juga sudah lakukan koordinasi dengan cabor jika ada program dan kebutuhan yang kurang kami diberitahu. Karena kita ingin olimpiade ini bisa menjadi penutup pemerintahan Pak Jokowi yang sangat baik dalam prestasi olahraga level dunia," pungkasnya.

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari menyampaikan saat ini kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade 2024 Paris mendapatkan tambahan dua nama yang lolos kualifikasi. Beberapa cabor masih melakukan kualifikasi setidaknya hingga Juni mendatang.

"Untuk olimpiade kita mendapatkan dua nomor tambahan yakni dari atletik yakni Zohri (100 m putra) dan Odekta (marathon putri) sehingga menambah jumlah menjadi sembilan (9)," ujar Okto. 

"Kita masih menunggu atlet dari cabor lain untuk bisa menyelesaikan kualifikasi sehingga kami belum bisa membuat hitungan-hitungan target sebelum semua selesai melakukan kualifikasi setidaknya sampai Juni mendatang. Setelah semua selesai kualifikasi kami akan kembali lagi untuk duduk bersama membuat kajian akhir dan target Olimpiade Paris 2024," pungkasnya. (ben)

Sembilan wakil Indonesia yang telah lolos ke Olimpiade Paris 2024:

1. Atlet panahan putra Arif Dwi Pangestu
2. Atlet panahan putri Diananda Choirunisa
3. Atlet senam artistik Rifda Irfanaluthfi 
4. Atlet menembak putra Fathur Gustafian
5. Atlet panjat tebing putra Rahmad Adi Mulyono 
6. Atlet panjat tebing putri Desak Made Rita Kusuma Dewi
7. Peselancar putra Rio Waida 
8. Atlet lari putra Lalu Muhammad Zohri
9. Atlet lari putri Odekta Naibaho

 
 
 

Baca Terusannya »»  

Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

 

Sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton, kelapa sawit telah mampu menjelma menjadi salah satu komoditas strategis penopang perekonomian nasional. Pada tahun 2023, nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mampu mencapai USD28,45 miliar atau 11,6% terhadap total ekspor non migas, serta menyerap hingga 16,2 juta orang tenaga kerja langsung dan tidak langsung termasuk smallholders.  

Ekspor produk sawit Indonesia tersebut juga telah menjangkau lebih dari 125 negara guna memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan berbagai industri hilir lainnya. Mempertimbangakan tingginya potensi sawit tersebut, Pemerintah terus berupaya menciptakan nilai tambah dan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga mampu menghasilkan produk akhir.

“Pemerintah terus mendorong Mandatori Biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan sudah diujicobakan untuk B40, dan realisasi penyerapan biodiesel domestik tahun 2023 mencapai 12,2 juta kilo liter dan tentu ini sangat mempengaruhi untuk menyerap penggunaan CPO di dalam negeri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Kamis (28/03).

Selanjutnya, sebagai peta jalan untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan secara menyeluruh, Pemerintah juga telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019 – 2024. Inpres tersebut memberikan mandat kepada 14 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi sentra penghasil sawit, dan 217 Pemerintah Kabupaten sentra penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN KSB.

Lebih lanjut, Inpres tersebut terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran. Lima komponen RAN KSB sebagaimana Inpres No 6 Tahun 2019 yakni Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa, dan Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

Adapun program dan kegiatan yang termuat dalam Inpres RAN KSB dirancang untuk menciptakan enabling conditions bagi pekebun dan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi ISPO. Realisasi sertifikasi ISPO pasca terbitnya Inpres RAN KSB sendiri secara kumulatif telah mencapai sebanyak 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok pekebun.

Selain sertifikasi ISPO, kebijakan lainnya yang juga menjadi salah satu bagian utama dalam Inpres RAN KSB yakni Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah telah melakukan percepatan program PSR melalui penyederhanaan proses pengajuannya. Realisasi pelaksanaan Program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 Ha/tahun atau 28% dari target 180.000 Ha/tahun. Secara akumulasi dari tahun 2017 sampai 24 Maret 2024, Pemerintah juga telah menyalurkan Dana PSR sebesar Rp9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 Ha.

Selain itu, Menko Airlangga juga mendorong dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah terkait implementasi RAN KSB dengan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mempercepat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di wilayah masing masing. Hingga saat ini, terdapat 9 provinsi  yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan sejumlah hasil Rapat Koordinasi Terbatas terkait Perkebunan Sawit Rakyat yang digelar sebelum kegiatan Rakornas tersebut berlangsung, mulai dari rencana perubahan alokasi dana PSR dari Rp30 juta/Ha menjadi Rp60 juta/Ha, mengurangi syarat awal pengajuan Program PSR dari 6 syarat menjadi 3 syarat, mempermudah proses verifikasi, dan mempersingkat proses pengajuan Program PSR.

“Rapat Terbatas tadi juga dibahas penyelesaian sawit di kawasan hutan, jadi sudah disiapkan berbagai skenario yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Kepala Badan Informasi Geospasial, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Perwakilan Pemerintah Daerah. 




Sumber : https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5699/gelar-rapat-koordinasi-nasional-pemerintah-lanjutkan-rencana-aksi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan

Baca Terusannya »»  

Pimpinan DPR Tegaskan Tidak Ada Wacana Revisi UU MD3

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR menegaskan bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) tidak ada wacana untuk direvisi. Hal itu ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani usai menanggapi isu direvisinya UU MD3 untuk pemilihan Ketua DPR 2024.


”Kita (Pimpinan DPR) kompak dan kita menghargai bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai. dilaksanakan dan diproses yang ada di DPR,” kata Puan pada Parlementaria usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

”Kita (Pimpinan DPR) kompak dan kita menghargai bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai,"


Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mengungkapkan pihaknya belum pernah mendengar isu tersebut. Puan lantas kembali menegaskan bahwa UU MD3 harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku hingga saat ini.


”Jadi proses pemilu sudah berjalan yang MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan enggak pernah dengar ya Pak Dasco? Saya enggak pernah dengar ada hal itu” tanya Puan, yang dijawab ’belum’ oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.


Diketahui hasil pemilu 2024, PDI-Perjuangan kembali meraih suara terbanyak di Pemilu Legislatif untuk ketiga kalinya, dengan di posisi kedua ditempati Partai Golkar dan disusul Partai Gerindra. ”Pemenang pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan,” pungkas Puan. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49072/t/Pimpinan%20DPR%20Tegaskan%20Tidak%20Ada%20Wacana%20Revisi%20UU%20MD3

Baca Terusannya »»  

Puan: RUU KIA Akan Disahkan pada Paripurna Selanjutnya

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII dan Pemerintah sebelumnya sudah menyetujui pembicaraan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA pada Senin (25/3/2024) lalu. Namun, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan RUU tersebut belum bisa dibawa ke Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada hari ini, Kamis (28/3/2024) untuk disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II.

 

Hal itu dikarenakan RUU tersebut belum masuk dalam mekanisme pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) dan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

 

“Jadi memang kita prioritaskan (RUU KIA). Tidak bisa semuanya masuk dalam Rapim dan Bamus dikarenakan tadi saja sudah banyak sekali agenda yang dimasukan dalam Paripurna. Jadi memang dalam paripurna ini yang kita masukan itu (untuk disahkan) UU Desa dan UU DKJ,” kata Puan pada Parlementaria usai memimpin Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna hari ini, disetujui untuk dilakukan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU KIA. Meski demikian, Puan mengatakan RUU KIA akan dimasukan dalam pembahasan Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan DPR RI selanjutnya, untuk kemudian akan disahkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

 

”Nanti dalam Rapim dan Bamus selanjutnya, tentu saja dalam Paripurna selanjutnya kita akan masukan yang sudah diputuskan dalam tingkat satu dalam paripurna. Jadi ini masalahnya mekanisme saja yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak melewati mekanisme mekanisme yang ada di DPR,” terang Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan seluruh fraksi di DPR telah menyetujui pembicaraan tingkat I RUU Ibu dan Anak Pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Nantinya RUU Ibu dan Anak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Oleh karena itu, RUU KIA hadir untuk meminimalkan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan.

 

“RUU KIA dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak khususnya pada fase 1000 awal kehidupan,” pungkasnya. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49064/t/Puan:%20RUU%20KIA%20Akan%20Disahkan%20pada%20Paripurna%20Selanjutnya

Baca Terusannya »»  

Enam Poin Penting RUU KIA, Bukti Keberpihakan DPR terhadap Ibu dan Anak

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan DPR RI memiliki keberpihakan terhadap ibu dan anak melalui RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA. Komitmen itu ditunjukkan Puan dengan akan dimasukkannya RUU tersebut ke dalam pembahasan Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan DPR RI selanjutnya.

 

Sehingga, RUU yang telah disahkan di tingkat I antara Komisi VIII bersama dengan Pemerintah tersebut dapat disahkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

 

”Nanti dalam Rapim dan Bamus selanjutnya, tentu saja dalam Paripurna selanjutnya kita akan masukan yang sudah diputuskan dalam tingkat satu dalam paripurna. Jadi ini masalahnya mekanisme saja yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak melewati mekanisme mekanisme yang ada di DPR,” terang Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini usai memimpin Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Diketahui, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memberi gambaran umum sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut. Bintang mengungkap sedikitnya ada enam poin penting.

 

RUU KIA terdiri dari 9 bab dan 46 pasal dengan sistematika mulai dari hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, hingga partisipasi masyarakat.

 

Pertama, RUU itu semula dinamakan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun, ada penambahan nama menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 hari Pertama Kehidupan.

 

Kedua, RUU tersebut hanya mendefinisikan 1.000 hari pertama kehidupan anak, dan bukan definisi anak. Definisi anak telah didefinisikan dalam UU lain seperti UU Perlindungan Ibu dan Anak. Menurut Bintang, 1.000 hari pertama kehidupan anak adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia dua tahun.

 

Ketiga, seorang ibu yang tengah melewati persalinan berhak mendapat cuti kerja minimal tiga bulan. Jumlah cuti bisa diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya bila ada surat keterangan dokter.

 

Artinya, selama masa cuti itu, seorang ibu tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya. Kata Bintang, ibu yang cuti melahirkan juga tetap mendapat upah secara penuh di tiga bulan pertama, dan 75 persen untuk bulan keempat hingga keenam.

 

"Dan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan untuk bulan keempat serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam," kata Bintang.

 

Keempat, bagi seorang suami, yang menemani istri melahirkan, berhak mendapat cuti minimal dua hari, atau tambahan tiga hari berikutnya sesuai kesepakatan. Sedangkan bagi suami yang menemani istri keguguran berhak mendapat cuti dua hari.

 

Kelima, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak juga mengatur soal ibu dalam kondisi kerentanan khusus. Misalnya, ibu dalam kondisi bencana, ibu di lembaga pemasyarakatan, ibu di penampungan, ibu tunggal, hingga ibu korban kekerasan.

 

Keenam, RUU juga mengatur upaya membangun kesejahteraan ibu dan anak pada tingkatan terkecil agar menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya keluarga namun juga lingkungan. Menurut Bintang, hal itu juga untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja.

 

RUU KIA terdiri dari 9 bab dan 46 pasal dengan sistematika mulai dari hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, hingga partisipasi masyarakat.

 

Setelah disahkan di tingkat pleno tingkat satu, RUU KIA akan dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Sementara, paripurna terdekat dijadwalkan bakal kembali digelar pada penutupan masa sidang jelang reses lebaran awal April mendatang. 

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49070/t/Enam%20Poin%20Penting%20RUU%20KIA,%20Bukti%20Keberpihakan%20DPR%20terhadap%20Ibu%20dan%20Anak

Baca Terusannya »»  

Sembilan Fraksi Setujui RUU Pengawasan Obat dan Makanan Sebagai Usul Inisiatif DPR RI

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - Sembilan Fraksi Partai pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/03/2024) menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Persetujuan tersebut untuk menjadikan RUU POM sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

F-PDI Perjuangan menyetujui dan berpandangan RUU ini perlu karena perlu adanya aturan terkait produk obat, makanan serta kosmetik yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan dijual bebas di internet guna sebagai jaminan aman bagi masyarakat serta mengapresiasi adanya aturan terkait obat tradisional Indonesia yakni jamu yang terbuat dari rempah Indonesia.

 

Kemudian, pengawasan obat dan makanan juga tak hanya dilakukan untuk produk dalam negeri melainkan juga untuk produk impor. Serta perlu adanya harmonisasi substansi pada saat pembahasan RUU pengawasan obat dan makanan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan karena merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam upaya perlindungan masyarakat Indonesia di bidang kesehatan.

 

Fraksi Partai Golkar juga berpendapat RUU Pengawasan Obat dan makanan harus mampu memberikan jaminan perlindungan keamanan, mutu dan manfaat obat dan makanan yang beredar, mampu mengawasi beredarnya obat dan makanan secara ilegal serta mampu mengatur regulasi dan sanksi terhadap siapapun yang mengedarkan obat dan makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

 

Pengaturan dalam RUU pengawasan obat dan makanan juga perlu untuk menjamin produk obat dan makanan yang diproduksi di Indonesia memiliki standar dan persyaratan baku sehingga memiliki daya saing di dalam maupun luar negeri.

 

Fraksi PAN dan Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa pengaturan mengenai pengawasan obat dan makanan harus menjangkau seluruh proses yang ada mulai dari proses produksi (pre-market) sampai pada tahap di konsumen (post-konsumen) demikian juga pengawasan terhadap fasilitas produksi dan distribusi.

 

Fraksi Partai Nasdem juga ingin adanya penguatan pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan yaitu pembentukan unit pelaksana teknis BPOM sampai ke tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas tenaga pengawas obat dan makanan serta penyidik PNS BPOM.

 

Demikian juga dengan Fraksi PKB yang ingin membangun infrastruktur dan suprastruktur di provinsi dan kabupaten/kota serta menciptakan inovasi yang mendekatkan BPOM ke seluruh pelosok di Indonesia.

 

Fraksi PAN dan Fraksi PKB juga mendorong agar RUU ini memberikan perhatian pada UMKM dari segi pengaturan terkait perizinan berusaha yang terintegrasi dan terakses dengan mudan serta pembinaan dan pendampingan yang berpihak terhadap industri UMKM.

 

Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan yakni, RUU ini perlu memuat pengaturan pengawasan yang komprehensif, memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi terhadap konsumen. Kemudian memperkuat dan menambah wewenang kelembagaan BPOM dan BPOM mempersiapkan organisasinya dengan sebaik mungkin agar implementasi aturan berjalan konsisten serta RUU ini diharapkan harus mampu meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia yang lebih tinggi.

 

Terkait penguatan kelembagaan BPOM, Fraksi Gerindra berpendapat kelembagaan BPOM perlu dilakukan secara komprehensif termasuk mengenai dukungan keuangan dari APBN dan sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena itu dalam RUU ini seharusnya juga mengatur mengenai pendanaan.

 

Fraksi PPP menilai aturan hukum terkait pengawasan obat dan makanan harus mengadopsi aturan peredaran obat dan makanan yang mengacu pada standar kesehatan internasional. Serta bersama dengan Fraksi PKS menyatakan perhatiannya terhadap aspek kehalalan untuk penggunaan kemasan produk halal perlu dicantumkan pada informasi produk. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49074/t/Sembilan%20Fraksi%20Setujui%20RUU%20Pengawasan%20Obat%20dan%20Makanan%20Sebagai%20Usul%20Inisiatif%20DPR%20RI

Baca Terusannya »»  

DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Hal itu disampaikannya berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 2024.

 

“Hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 2024 memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atau undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten,” ujar Dasco dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Setelah itu, dirinya mempersilakan sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan nama-nama tim pansus yang dibentuk. “Untuk itu kami mohon persetujuan penetapan keanggotaan Pansus dimaksud. Kepada Sekretariat Jenderal kami persilahkan untuk menayangkan,” lanjutnya.

 

Setelah tayangan diputar, ia menawarkan kepada peserta rapat paripurna yang hadir apakah susunan keanggotaan pansus dapat disetujui. Lalu peserta menyambut dengan jawaban setuju. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49080/t/DPR%20RI%20Tetapkan%20Keanggotaan%20Pansus%20RUU%20Paten

Baca Terusannya »»  

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi UU DKJ dalam Laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).


Merespon laporan Baleg tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan sidang menegaskan kembali sebagaimana pernyataan Ketua Baleg DPR RI bahwa 8 Fraksi dari jumlah total 9 Fraksi yang ada di DPR RI telah menerima dan menyetujui RUU DKJ untuk diteruskan ke Pengambilan Keputusan Tingkat II untuk ditetapkan dan disetujui sebagai UU.


“Dalam laporan Badan Legislasi, sudah disampaikan 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi P-Golkar, Fraksi P-Gerindra, Fraksi P-NasDem, Fraksi PKB, Fraksi P-Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk diteruskan ke dalam tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang, sedangkan 1 Fraksi PKS menolak” ujar Puan.


Sebagai tindak lanjut, Puan lantas menanyakan kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI apakah dapat menyetujui RUU DKJ tersebut sebagai UU. Mengingat, ungkap Puan, berdasarkan Pasal 256 ayat 2 menyebutkan bahwa Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.


“Maka kami akan meminta persetujuan Fraksi-Fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan Pasal 24 ayat 2 huruf d dan penghapusan rumusan pada huruf g Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta apakah dapat disetujui?,” tanya Puan yang lantas serempak dijawab “setuju,” oleh segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI.


Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat Laporan (Baleg) DPR RI menyatakan hasil pembahasan RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. Diantaranya meliputi perbaikan definisi “Kawasan Aglomerasi” dan ketentuan mengenai penunjukkan Ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden yang tata cara penunjukannya diatur dengan Peraturan Presiden.


Lalu, sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, yakni ketentuan mengenai Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui mekanisme Pemilihan. Tak hanya itu, terdapat usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan huruf g sebagaimana diajukan Pemerintah.


“Pemerintah mengajukan usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan huruf g, yakni sebagai berikut Pasal 24 ayat (2) huruf d terkait dengan rumusan dengan penyempurnaan. Sementara Pasal 24 ayat (2) huruf g diminta untuk dihapus. Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut, kami memohon agar dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi UU,” ungkapnya.


Sebagaimana diketahui, Rumusan RUU Pasal 24 ayat (2) huruf d berbunyi ‘Akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan berbayar elektronik’ dalam Penyempurnaan menjadi ‘Akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang berasal dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”


Adapun Rumusan RUU Pasal 24 ayat (2) huruf g ‘melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah  Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang/barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas’ dalam Penyempurnaan diminta untuk ‘Dihapus’. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49066/t/Rapat%20Paripurna%20DPR%20RI%20Sahkan%20UU%20Daerah%20Khusus%20Jakarta

Baca Terusannya »»  

Ada Usulan Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Puan: Perlu Dilihat Dulu

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada hari ini Kamis, Kamis (28/3/2024) di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.


Sebelum RUU ini disahkan, terdapat usulan Jakarta menjadi Ibu Kota Legislatif dalam Rapat Panja di Badan Legislasi DPR RI. Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal ini perlu dilihat dan dikaji lebih jauh.


”Usulan-usulan itu sudah dibahas juga dalam Panja-Panja yang ada di Baleg itu nanti kedepannya akan kita coba lihat dulu, yang penting kan UU ini bisa berjalan dulu seperti yang sudah menjadi amanat UU-nya, sehingga tidak melewati batas waktu yang sudah ada,” kata Puan pada Parlementaria usai memimpin Rapat Paripurna.

 


”Usulan-usulan itu sudah dibahas juga dalam Panja-Panja yang ada di Baleg itu nanti kedepannya akan kita coba lihat dulu,"


Disampaikan Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, UU DKJ ini sudah melalui mekanisme proses pembahasan di Baleg dengan melibatkan pemerintah dan berbagi pihak. Sehingga menurutnya, butuh waktu untuk memastikan UU ini bisa berjalan baik dan semestinya.


”(Peluang Revisi) kita lihat nanti, untuk revisi kan bukan tiba-tiba ada revisi. Untuk kemudian UU ini bisa berjalan juga perlu waktu. Jadi kita lihat dulu nanti bagaimana,” sambung Puan.


Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Hermanto mengusulkan agar ibu kota dibagi ke dalam tiga kluster, yakni ibu kota eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Usulan itu ia sampaikan agar fungsi ibu kota negara itu memiliki optimalisasi dengan fungsinya masing-masing.


Politisi Fraksi PKS ini pun mengusulkan agar kekhususan yang melekat pada Jakarta ialah dengan menjadi ibu kota legislatif, usai ibu kota negara berpindah ke IKN. Sebaliknya, lanjut dia, IKN menjadi ibu kota negara eksekutif.


Selain memberi kekhususan, dia menilai dengan Jakarta tetap menjadi ibu kota legislatif maka akan masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang harus menyampaikan secara langsung ke IKN, sebab penduduk Indonesia saat ini mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Diketahui, Fraksi PKS pun menjadi satu-satunya fraksi dari 9 fraksi di DPR yang menolak menyetujui pengesahan UU DKJ. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49067/t/Ada%20Usulan%20Jakarta%20Jadi%20Ibu%20Kota%20Legislatif,%20Puan:%20Perlu%20Dilihat%20Dulu

Baca Terusannya »»  

DPR Setujui 26 RUU tentang Kabupaten/Kota Jadi RUU Inisiatif DPR

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut, disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna tersebut.

 

"Kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang 26 kabupaten/kota dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Sufmi diikuti persetujuan seluruh peserta sidang, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Adapun, 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Provinsi Riau.

 

Kemudian, Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

 

 

Sumber ; https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49063/t/DPR%20Setujui%2026%20RUU%20tentang%20Kabupaten/Kota%20Jadi%20RUU%20Inisiatif%20DPR

Baca Terusannya »»  

DPR Perpanjang Waktu Pembahasan 6 RUU Ini

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 membahas perpanjangan waktu atas 6 Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam rapat tersebut, perpanjangan waktu pembahasan mendapatkan persetujuan oleh para Anggota DPR RI.

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang melanjutkan memimpin rapat setelah sebelumnya dibuka dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, menjelaskan bahwa pimpinan AKD terkait pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) meminta penambahan waktu. "Berdasarkan laporan pimpinan Komisi III, IV, VII dan Pansus meminta perpanjangan waktu pembahasan 6 RUU," katanya saat rapat berlangsung, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Adapun keenam RUU itu adalah; RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

 

"Maka dalam rapat paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan keenam RUU tersebut pada masa sidang V tahun 2023-2024 yang akan datang?" tanya Dasco kepada seluruh peserta rapat. Para Anggota DPR RI yang hadir pun menyeru "Setuju", sehingga Wakil Ketua DPR RI tersebut mengetuk palu sebagai pertanda keputusan telah diambil karena disetujui dalam rapat kali ini.

 

 

Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49061/t/DPR%20Perpanjang%20Waktu%20Pembahasan%206%20RUU%20Ini

Baca Terusannya »»  

DPR Sahkan Perubahan UU Desa, Mendagri Harap Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemerintah Desa

 

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi terobosan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai pembicaraan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menghasilkan keputusan berupa pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU.

“Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekadar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” ujar Mendagri.

Menurutnya, proses pembahasan RUU ini berlangsung relatif cepat dengan tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, RUU ini telah melewati persetujuan pada Pembahasan Tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Mendagri mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa.

“Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang jelas, ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespons dengan daftar inventarisasi masalah,” imbuhnya.

Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua UU tentang Desa tersebut antara lain mencakup pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Poin lainnya yakni mengenai syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Poin selanjutnya mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan UU.

Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU.

 

 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/beritaArtikel/beritakemendagri?id=36403

Baca Terusannya »»  

Puan Pimpin Pelantikan Tiga Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

 


PARLEMENTARIA, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 resmi melantik tiga Anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024. PAW tersebut terdiri dari tiga orang srikandi yang berasal dari tiga fraksi dan akan menjabat hingga selesai masa jabatan di Oktober 2024 mendatang.

 

“Bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden RI nomor 40/P/2024 20 Maret 2024 tentang peresmian pengangkatan Antar-Waktu Anggota DPR/MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka insyaAlloh ketiga anggota PAW tersebut adalah PAW terakhir yang akan dilantik dalam masa periode sampai Oktober 2024,” ujar Puan saat memimpin rapat.

 

Adapun ketiga srikandi yang dilantik PAW tersebut adalah Siti Maryam dari Fraksi Partai NasDem Dapil Sulsel II yang menggantikan (Alm) Hasnah Syam; Munawaroh dari Fraksi PPP Dapil Jawa Tengah X yang menggantikan Arsul Sani; dan Qumi Husnuniyati dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur IV menggantikan (Alm.) Nur Yasin.

 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, ketiga Anggota Pengganti Antar-Waktu itu pun mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebelum memangku jabatan. Sumpah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

 

“Patut saya ingatkan, bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan yang maha esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu,” ucap Puan saat memimpin sumpah di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus, dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mewakili segenap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun mengucapkan selamat kepada ketiga Anggota Pengganti Antar-Waktu yang telah resmi bergabung. 



Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49055/t/Puan%20Pimpin%20Pelantikan%20Tiga%20Srikandi%20Anggota%20PAW%20dari%20Fraksi%20P-Nasdem,%20PPP,%20dan%20PKB

Baca Terusannya »»  

Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Tim U-16 Tahap Kedua

 

Sebanyak 36 pemain dipanggil pelatih Nova Arianto untuk mengikuti seleksi tahap kedua tim U-16 Indonesia di Jakarta. Seleksi ini dilaksanakan di Lapangan Jakarta International Stadium (JIS) dari tanggal 28 hingga 31 Maret mendatang. 

Pada tahun ini, tim U-16 Indonesia akan mengikuti Piala AFF U-16 dan Kualifikasi Piala AFC U-17. Selain itu juga berharap lolos ke Piala Dunia U-17 2025 mendatang. 

Sebelumnya tim U-16 yang dilatih oleh Nova Arianto tersebut sudah melakukan proses seleksi pada pertengahan hingga akhir Februari lalu. 

Selama latihan di lapangan JIS, tim U-16 akan berlatih sebanyak satu kali setiap harinya dan dilakukan pada malam hari. 


Pemanggilan Nama Pemain Seleksi Tahap Kedua Tim U-16

Kiper:
1. Rustu Hairi Rafka – ISA MB
2. Arya Sheka Maulana – SKO Solo
3. M Zulfan Arsy – Mataram Utama
4. Avicenna Sanufiyan – Bhayangkara

Belakang:
5. Ida Bagus Putu Cahya – Bali United
6. I Putu Panji Apriawan – Bali United
7. I Made Ngurah Reyva – Bhayangkara
8. M Shafa Al Faza – Persis Solo
9. Gibran Praditya – SKO Nasional
10. Muhammad Tores Aziz – Bhayangkara
11. Rian Dwi Firmansyah – Persis Solo
12. Hamka Rajwa – SSB Bina Sentra FC Cirebon
13. Fabio Azka Irawan – Persija
14. Dafa Zaidan El Fikri – Persis Solo
15. Sya’ban Husin – Persebaya

Tengah:
16. Jabir – Bhayangkara U-15
17. Dhevo Putra Dwigta – Persebaya
18. Rafi Kurnia Ramadhan – Duta FC
19. Evandra Florasta – Bhayangkara
20. I Wayan Difa Wijaya – Bali United
21. Nazriel Afaro – Asprov Jabar
22. I Made Bagus Ram teja – Padang Tegal
23. Ilham Romadona – Barito Putera
24. Raychan Andika – Slawi United
25. Surya Yuda Firmanda – SSB Bina Sentra FC Cirebon

Depan:
26. Fandi Ahmad – Persija
27. M Zahaby Gholy – Persija
28. I Gusti Komang R Satya – Bhayangkara
29. Marcel Mahardika K – Persib Bandung
30. Yohanes Gandrung – Asprov Jabar
31. Josh Holong – FIFA Farmel
32. Pradika Arif Setiawan – Bhayangkara
33. Fadly Alberto Hengga – Bhayangkara U15
34. Ilham Mafariza – Darul Amanah FC
35. Muhammad Nazwan – Persija
36. I Komang Mardian G – Bali United

 
 
 
Sumber : https://www.pssi.org/news/nova-arianto-panggil-36-pemain-untuk-seleksi-tim-u-16-tahap-kedua

Baca Terusannya »»  

Kemas Informasi Jalan Tol Terkini yang Semakin Efektif, Jasa Marga Luncurkan Fitur Terbaru Travoy Journey di Aplikasi Travoy

 

Jakarta - Untuk mewujudkan perjalanan mudik ceria penuh makna, PT Jasa Marga (Persero) Tbk konsisten dalam meningkatkan pelayanannya di jalan tol, termasuk saat jelang arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024. PT Jasamarga Tollroad Operator (PT JMTO) selaku Anak Usaha Service Provider Jasa Marga terus mengembangkan super apps Travoy untuk menjawab kebutuhan pengguna jalan tol. Kali ini, fitur terbaru Aplikasi Travoy yakni Travoy Journey yang dapat memberikan informasi mengenai estimasi jarak, waktu tempuh, tarif tol, informasi lalu lintas, CCTV real time, rest area yang akan dilalui, informasi pada Dynamic Message Sign (DMS) hingga kecepatan rata-rata selama rute perjalanan.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, saat ini fitur Aplikasi Travoy semakin lengkap untuk pengguna jalan, sehingga perjalanan pun makin terencana terutama dalam menghadapi periode arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 mendatang.

“Fitur terbaru Travoy Journey ini dapat memudahkan para pengguna jalan tol untuk merencanakan dan mengatur waktu perjalanan dalam berkendara dari lokasi asal menuju lokasi tujuan. Fitur ini juga akan mempermudah mobilitas masyarakat yang sehari-harinya menggunakan jalan tol sehingga mendapatkan rute terbaik dengan informasi terkini jalan tol yang sangat lengkap,” ucap Lisye.

Dalam mengakses fitur terbaru ini, para pengguna cukup membuka Aplikasi Travoy, lalu klik “Mulai Perjalanan” di tampilan. Setelah itu masukkan lokasi asal dan lokasi tujuan di tampilan lalu pilih golongan kendaraan. Setelah selesai maka akan ditampilkan sejumlah rekomendasi rute perjalanan dengan menggunakan jalan tol berdasarkan total tarif dan jarak tempuh terkecil hingga terbesar, terakhir klik “Mulai Perjalanan” untuk menampilkan gerbang tol dan tarif per gerbang tol berdasarkan rute yang sudah dipilih.

“Untuk mendukung perjalanan, dalam aplikasi Travoy terdapat menu yang menampilkan lebih dari 2.000 titik CCTV yang ada di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga serta informasi kecepatan rata-rata berdasarkan kondisi lalu lintas terkini. Informasi lalu lintas pun akan tampil dalam push notification apabila terjadi kejadian di ruas tol yang terdekat dengan lokasi pengguna, seperti informasi gangguan lalu lintas, rekayasa lalu lintas maupun pemeliharaan,” ujarnya.

Lisye juga menambahkan para pengguna jalan yang mengalami hambatan dalam perjalanan pun dapat langsung menghubungi call center Jasa Marga di 14080 yang beroperasi selama 24 jam. Melalui layanan call center tersebut, pengguna jalan dapat melakukan pelaporan dan pengaduan perihal kejadian yang terjadi di jalan tol.

Jasa Marga terus menjawab kebutuhan para pengguna jalan tol jelang arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024. Fitur yang terdapat di Aplikasi Travoy dapat dimanfaatkan agar perjalanan makin terencana sehingga mudik ceria penuh makna serta lancar, aman dan nyaman selamat sampai tujuan. Pengguna jalan bisa mendapatkan setiap perkembangan informasi di jalan tol selama 24 jam dengan mengunduh Aplikasi Travoy sehingga bisa mengantisipasi kondisi jalan tol pada liburan tahun ini.

Hingga Maret 2024, tercatat 459 ribu user telah mendownload aplikasi Travoy dari aplikasi Android dan 58 ribu user dari aplikasi iOS sehingga saat ini total sebanyak 517 ribu user telah menggunakan aplikasi Travoy sebagai asisten perjalanan di jalan tol.

 

 

Sumber : https://www.jasamarga.com/media/press-release/2782c403-9de7-4534-ba1a-e3299a4a9108

Baca Terusannya »»